Seperti adanya usul terkait pemanfaatan aset milik pemerintah daerah untuk mengkombinasikan pasar dengan rumah susun.
"Jadi banyak hal yang dicari alternatif jalan atas ketersediaan lahan agar pemenuhan perumahan permukiman ini bisa cepat terealisasi seperti yang diharapkan oleh semua," ujarnya.
Hadir mewakili Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, Direktur Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan, Noviza Temenggung, menyampaikan bahwa saat ini ada berbagai strategi terkait sektor perumahan agar capaian program 1 juta rumah bisa terwujud.
Di antaranya optimalisasi dana APBN, skema segmentasi program pembiayaan, optimalisasi lahan dan sebagainya.
Saat ini Kementerian PKP juga sudah melakukan optimalisasi lahan melalui pendataan lahan milik negara baik BUMN, tanah sitaan, aset eks BLBI, atau sitaan Jaksa Agung guna melakukan upaya peningkatan hunian kawasan.
Terkait usul Wali Kota Bogor untuk memaksimalkan lahan-lahan milik DJKN Kemenkeu, BLBI, Noviza menyampaikan Kementerian PKP sudah melakukan pembahasan dan koordinasi.
"Itu sudah pernah kami sampaikan dengan pembahasan khusus antara direktur lahan berkoordinasi dengan ATR/BPN. Karena memang kolaborasi sudah dilakukan, sedang dicari win-win nya agar tidak berbenturan dengan aturan di masing-masing instansi terkait pemanfaatan lahan," ujarnya.
Hasil rapat koordinasi ini selanjutnya akan dilaporkan untuk juga dibahas di tingkat pusat.