Menurut Fajar, meskipun nilai investasi di Kota Bogor terus meningkat setiap tahun, serapan tenaga kerja dinilai masih belum optimal.
“Kami juga membahas regulasi apa yang bisa diambil untuk mendorong penyerapan tenaga kerja. Investasi naik, tapi tenaga kerja belum terserap maksimal,” jelasnya.
Ia menegaskan perlunya kolaborasi lintas perangkat daerah, mulai dari Dinkukmdagin, Dinas Ketenagakerjaan, hingga dinas terkait lainnya, guna merumuskan solusi yang komprehensif, termasuk kemungkinan penyusunan regulasi yang lebih detail.
“Kolaborasi antar dinas penting untuk mencari solusi. Jika diperlukan, regulasi yang lebih detail akan kita dorong. Saat ini kami masih mengumpulkan informasi sebagai dasar arah kebijakan,” tambah Fajar.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Tri Kisowo Jumino, menambahkan bahwa penguatan UMKM juga menjadi fokus utama dalam rapat tersebut.
Komisi IV mendorong Pemerintah Kota Bogor agar lebih aktif meningkatkan kapasitas pelaku UMKM di tengah tantangan ekonomi saat ini.
“Kami mendorong Pemkot Bogor, khususnya dinas terkait, agar lebih berperan aktif meningkatkan kapasitas UMKM,” ujarnya.
Tri menilai dibutuhkan kreativitas dan terobosan program dari pemerintah daerah, serta kolaborasi dengan berbagai pihak seperti swasta, akademisi, dan media untuk mendukung promosi serta pengembangan usaha kecil menengah.