Karena itu, pembahasan APBD Perubahan menjadi momentum penting untuk memastikan kebutuhan pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat tetap tersedia.
Dedi menyampaikan apresiasi kepada pimpinan DPRD Kota Bogor, seluruh anggota Banggar, TAPD serta jajaran Pemerintah Kota Bogor yang memberikan perhatian serius terhadap keberlanjutan program jaminan kesehatan masyarakat.
Menurutnya, keputusan tersebut menjadi semakin penting karena diambil ketika kondisi fiskal daerah sedang menghadapi berbagai tekanan dan pemerintah harus menentukan prioritas belanja dengan ketat.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan DPRD, rekan-rekan di Badan Anggaran, TAPD dan seluruh jajaran Pemerintah Kota Bogor yang memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini,” kata Dedi.
“Di tengah tekanan fiskal dan banyaknya kebutuhan pembangunan yang harus dibiayai, Kota Bogor memutuskan tetap hadir memberikan perlindungan jaminan sosial kesehatan kepada masyarakat. Bagi saya, ini keputusan yang sangat penting,” lanjutnya.
Dedi mengatakan kondisi keuangan daerah yang terbatas memang membuat pemerintah harus menentukan skala prioritas. Namun, pelayanan dasar seperti kesehatan perlu tetap mendapatkan perlindungan anggaran.
Menurutnya, masyarakat miskin dan kelompok rentan merupakan pihak yang paling terdampak apabila pembiayaan kepesertaan JKN yang ditanggung pemerintah daerah tidak mencukupi.
“Ketika fiskal sedang berat, memang semua belanja harus dihitung dengan sangat hati-hati. Tetapi justru pada kondisi seperti ini perlindungan kepada masyarakat miskin dan rentan tidak boleh ditinggalkan,” ujarnya.