Dengan demikian, program pemberdayaan yang diberikan dapat tepat sasaran, termasuk bagi pelaku usaha mikro berskala kecil, seperti pedagang gorengan.
Ia menggambarkan bahwa usaha mikro harus terus didorong agar dapat berkembang.
"Harapannya, pelaku usaha yang awalnya hanya berjualan gorengan ke depannya mampu mengembangkan usahanya hingga memiliki pabrik gorengan," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membuka jalan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengembangkan usahanya.
Namun, seluruh pihak juga perlu memastikan bahwa berbagai fasilitas dan program yang disediakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi pelaku UMKM.
Menurutnya, upaya mendorong UMKM agar naik kelas membutuhkan dukungan bersama, baik dari Pemerintah Kota Bogor maupun DPRD.
Dukungan tersebut, kata Zenal, akan diberikan sesuai dengan daerah pemilihan (dapil) masing-masing anggota dewan, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan dan ketersediaan anggaran.
"Melalui sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 ini, diharapkan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro di Kota Bogor dapat berjalan lebih optimal. Tujuannya tidak hanya meningkatkan jumlah pelaku usaha, tetapi juga menciptakan UMKM yang lebih mandiri, berdaya saing, serta mampu berkembang dari usaha kecil menjadi usaha yang lebih besar," pungkasnya. []