Gejolak Nasib Samar Biskita, Dishub Harus Susun Skenario Pendanaan

BogorAktual.id - Polemik Biskita Trans Pakuan di Kota Bogor kembali memantik sorotan tajam dari jajaran DPRD Kota Bogor, pasca disetopnya subsidi dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Masih samarnya keberlanjutan program pendanaan angkutan umum kebanggaan Kota Bogor ini membuat Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy bergejolak. 

Rusli mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Perhubungan (Dishub) agar segera menyiapkan skenario pendanaan program Biskita.

Hal tersebut bertujuan agar masyarakat mendapatkan kepastian terkait keberlanjutan program Biskita.

"Semua skenario, kajian teknokrat dan sistem pelayanan harus segera disiapkan. Pemerintah pusat sudah mengeluarkan pernyataan dan kita harus bersiap," kata Rusli pada Rabu (15/01). 

BACA JUGA:Biskita Trans Pakuan Gagal Dapat Stimulus Subsidi dari BPTJ

Ia juga mewanti-wanti Dishub, agar dalam penyusunan kajian dan perencanaan harus mengacu kepada berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. 

Sebab didalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 8 tahun 2023 terutama ayat (1) pasal 91, mengamanatkan pemerintah Kota Bogor untuk memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau.

"Sehingga keberadaan Biskita dianggap sudah sesuai dengan amanat Perda," sebut dia. 

Dirinya menimbang, perlu adanya optimalisasi seperti memastikan integrasi kendaraan antar koridor dan menyelaraskan dengan program rerouting angkot yang sudah eksisting.

"Kalau memang tidak bisa menyusun, tinggal mencontek saja ke Jakarta terkait pengelolaan Trans Jakarta. Jika ada hal-hal yang bagus untuk ditiru kan tidak salah juga. Yang penting masyarakat terlayani kebutuhan dasarnya," tegas Rusli.

BACA JUGA:Realisasi Penambahan Dua Koridor Baru Biskita Transpakuan Gagal

Tak hanya itu, dia pun meminta Dishub Kota Bogor agar kembali menggandeng Organda Kota Bogor dalam menyiapkan operasional Biskita. 

Hal tersebut bertujuan agar semua badan hukum transportasi yang ada di Kota Bogor ikut terlibat, sehingga tidak ada konflik horizontal yang terjadi, sekaligus memperlancar proses perencanaan transportasi di Kota Bogor.