Kolaborasi Wujudkan UHC 100 Persen di Kabupaten Bogor

Kolaborasi Wujudkan UHC 100 Persen di Kabupaten Bogor

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Cibinong, Ichwansyah Gani mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bersama DPRD dan BPJS Kesehatan memiliki komitmen kuat untuk mewujudkan cakupan Universal Health Coverage (UHC) hin-Bogor Aktual -Pemkab Bogor

BogorAktual.id - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Cibinong, Ichwansyah Gani mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bersama DPRD dan BPJS Kesehatan memiliki komitmen kuat untuk mewujudkan cakupan Universal Health Coverage (UHC) hingga 100 persen di Kabupaten Bogor.

 

Demikian dikatakan Ichwansyah Gani pada acara Media Gathering Ngobrol Program Terkini (Ngopi) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), di Kota Bogor, pada Selasa, 22 Juli 2025.

 

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cibinong menjelaskan, UHC Kabupaten Bogor saat ini telah mencakup 97,8% penduduk, atau setara dengan lebih dari 5 juta jiwa. Sekitar 1,8 juta warga Kabupaten Bogor setiap hari mengakses layanan JKN di berbagai fasilitas kesehatan, baik rumah sakit maupun Puskesmas.

 

“Dengan kolaborasi yang solid antara Pemkab Bogor, BPJS Kesehatan, dan DPRD, diharapkan cakupan UHC terus meningkat dan kualitas layanan kesehatan semakin merata untuk seluruh masyarakat Kabupaten Bogor,” jelas Ichwansyah.

 

Ia mengungkapkan, selain layanan kuratif, Pemkab Bogor dan BPJS Kesehatan juga mendorong pendekatan promotif dan preventif. Salah satunya dengan mengikutsertakan masyarakat dari kelompok miskin dan rentan yang belum menjadi peserta JKN melalui basis data desil 1 hingga desil 5.

 

“Walaupun mereka belum mendaftar secara mandiri, data sosial ekonomi yang dimiliki daerah menjadi dasar untuk memasukkan mereka ke dalam skema UHC. Ini adalah bentuk keberpihakan pemerintah pada masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ungkapnya.

 

Ia menambahkan, pemerintah juga terus mendorong peran serta masyarakat yang mampu agar mendaftar secara mandiri, serta meminta perusahaan memastikan seluruh anggota keluarga pekerja ikut terlindungi dalam skema JKN.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: pemkab bogor