Target Rampung di Tahun 2026, Pemerintah Kota Bogor Percepat Tiga Penyusunan Wilayah Perencanaan RDTR

“Barusan sudah sepakat membuat timeline yang mana 2–3 bulan ke depan kita harus selesai dan ini manfaatnya untuk memudahkan investor untuk investasi, kemudahan berusaha,” katanya.

 

Menurutnya, keberadaan RDTR yang lengkap akan memberikan kepastian tata ruang bagi pelaku usaha serta mempercepat proses perizinan melalui sistem yang lebih detail dan jelas.

 

“Jadi investor sudah tidak ragu lagi terkait dengan investasi yang akan dilakukan di Bogor, sehingga tahapan proses perizinan pun akan semakin cepat, karena sudah detail fungsi ruang yang ada di Kota Bogor, dan endingnya nanti akan menghasilkan PAD,” tutur Denny Mulyadi.

 

Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II Kementerian ATR/BPN, Christy Elisabeth Lengkong, menyampaikan bahwa dalam asistensi tersebut telah dibahas sejumlah hal yang masih perlu dilengkapi oleh Pemerintah Kota Bogor dalam penyusunan tiga RDTR tersebut.

 

“Terkait dengan 3 RDTR yang ada di Kota Bogor, tadi kami sudah membicarakan hal-hal yang masih perlu dilengkapi oleh Pemkot Bogor terkait dengan penyusunan 3 WP RDTR,” ungkap Christy.

 

Ia menambahkan bahwa telah disepakati komitmen bersama untuk menjalankan tahapan sesuai timeline yang telah disusun.

 

“Sudah dihasilkan kesepakatan. Kita buat timeline dan kita sama-sama sepakati serta komitmen untuk melaksanakan tahapan-tahapan yang ada di timeline itu, sehingga apa yang diharapkan dan dicita-citakan oleh Pemkot Bogor bisa dilaksanakan di tahun depan. Mudah-mudahan di bulan April bisa ditetapkan Peraturan Wali Kota untuk 3 WP RDTR,” jelasnya.

 

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor, Akhyar Tarfi, menegaskan kesiapan pihaknya untuk mendukung percepatan penyusunan RDTR Kota Bogor.

Sumber: pemkot bogor