Sempat Terancam Nonaktif, BPJS 2026 Warga Kota Bogor Akhirnya Terselamatkan

 

“Ketika fiskal sedang berat, memang semua belanja harus dihitung dengan sangat hati-hati. Tetapi justru pada kondisi seperti ini perlindungan kepada masyarakat miskin dan rentan tidak boleh ditinggalkan,” ujarnya.

 

Ia menilai keberhasilan mempertahankan Universal Health Coverage (UHC) bukan sekadar soal pencapaian indikator pemerintah daerah, tetapi terkait langsung dengan rasa aman masyarakat ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.

 

“UHC itu jangan dilihat sekadar sebuah predikat atau angka cakupan kepesertaan. Maknanya adalah warga kita punya kepastian akses terhadap pelayanan kesehatan ketika mereka membutuhkan,” kata Dedi.

 

Setelah tambahan anggaran tersebut disepakati, Dedi meminta Pemerintah Kota Bogor melakukan pengawasan terhadap perkembangan jumlah peserta yang dibiayai pemerintah daerah serta kebutuhan anggarannya secara berkala.

 

Hal itu dinilai penting agar persoalan kekurangan anggaran tidak kembali muncul menjelang akhir tahun.

 

“Ke depan perencanaannya harus semakin presisi. Kita harus tahu perkembangan jumlah peserta setiap bulan, berapa kebutuhan riilnya dan berapa anggaran yang harus disiapkan. Jangan menunggu mendekati akhir tahun baru diketahui ada kekurangan,” ujarnya.

 

Dedi juga berharap perlindungan kesehatan bagi masyarakat tetap menjadi salah satu prioritas dalam penyusunan APBD Kota Bogor tahun berikutnya.

 

Sumber: pemkot bogor