DPRD Kota Bogor Desak Diskominfo Perangi Berbagai Akses Situs Judi Online

‎DPRD ingin mengetahui berapa lama waktu yang diperlukan sejak laporan diterima hingga situs tersebut benar-benar tidak bisa diakses.

‎

‎Apabila mekanisme pengaduan dan pemblokiran sudah berjalan efektif, Mohan berharap masyarakat dapat dilibatkan secara langsung untuk memberikan informasi mengenai situs judi online (judol) yang masih beroperasi.

‎

‎Mohan menambahkan, Pemkot Bogor tidak perlu membuat posko pengaduan khusus. Pemanfaatan portal resmi pemerintah maupun akun media sosial Diskominfo dinilai sudah bisa menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan.

‎

‎Namun, keberadaan kanal pengaduan tersebut harus disertai sosialisasi secara luas melalui media sosial dan media massa. Dengan begitu, warga mengetahui ke mana harus melapor ketika menemukan situs perjudian daring.

‎

‎Ia juga mengingatkan bahwa kecepatan pemerintah dalam melakukan pemblokiran menjadi tantangan tersendiri. 

‎

‎Pasalnya, operator judi online kerap mencari celah dengan mengganti identitas maupun alamat situs setelah akses sebelumnya ditutup.

‎

‎"Diblokir satu, dia akan tumbuh lagi. Diblokir lagi, dia akan tumbuh lagi. Nah, itu tidak boleh kalah cepat. Jadi pemerintah harus lebih cepat daripada mereka berganti-ganti nama," tegasnya.

‎

‎Selain persoalan akses, Mohan turut menyoroti dampak judi online yang mulai memengaruhi kehidupan sosial masyarakat Kota Bogor. 

Sumber: pemkot bogor